Kecelakaan Kapal Yang Mengakibatkan Meninggalnya Penumpang Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

(Kasus Sb. Evelyn 01 Pulau Guntung)

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan lebih dari 13.000 pulau. Transportasi laut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, namun kecelakaan kapal menjadi masalah serius. Artikel ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kapal SB Evelyn Calisca 01 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, melalui penelaahan dokumen seperti buku dan tulisan terkait peran syahbandar dan pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kapal. Kecelakaan kapal Evelyn Calisca 01 terjadi pada 27 April 2023 di perairan desa air tawar, kecamatan kateman, dalam bentuk tubrukan yang menyebabkan kapal terbalik dan tenggelam. Artikel ini bertujuan untuk membahas pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kapal yang disebabkan oleh kapal yang tidak layak laut. Nakhoda kapal bertanggung jawab atas keselamatan penumpang, keamanan kargo, dan ketertiban kapal. Kesimpulan yang diambil meliputi kelaikan laut berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, termasuk standar keselamatan kapal, awak kapal, muatan, kesejahteraan awak kapal, dan pencegahan pencemaran air.Nakhoda dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, termasuk pelanggaran Pasal 302 Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008. Selain itu, pemilik kapal dan syahbandar juga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai Pasal 359 KUHP atas kecerobohan atau kelalaian.