Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Milik Nasabah Finansial Teknologi

Abstract

fintech adalah inovasi dalam layanan keuangan, banyak masyarakat yang terbuai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman, akan tetapi tidak memahami resiko hukum yang akan timbul. Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sehingga melahirkan pertanggungjawaban pidana. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Dokumen Elektronik Nasabah Finansial Teknologi dapat dianalisis melalui efektifitas hukum berdasarkan putusan hakim yang menjadi dasar penentuan berat ringannya suatu hukuman. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer,sekunder,dan tersier. Dalam perkara pidana tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini bersumberkan pada undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Hakim menggunakan pertimbangan putusan yang berpedoman pada teori Relative atau Teori Tujuan (doel theorien) dan berdasarkan teori tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat.