Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Abstract

Dalam menangani perkara anak, kedudukan anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kendatipun anak itu berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan seksual, namun kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal dan tidak harus sama tingkatannya sebagaimana pelayanan hukum terhadap orang dewasa. Meskipun setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan model diversi dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) guna menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berperilaku baik. Apalagi, ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini pun melakukan analisis terhadap kandungan norma-norma hukum berupa kaidah yang berisikan suruhan (gebod), larangan, (verbod), dan kebolehan (mogen) khususnya pasal-pasal yang memuat peraturan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual