Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) dalam Perspektif Kepentingan Nasional Indonesia

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauaan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau yang di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati yang bernilai. Status negara kepulauaan ini dimiliki dengan dasar Deklarasi Djuanda dan UNCLOS 1982. Akan tetapi, wilayah laut di luar yurusdiksi negara atau sering disebut laut internasional/lepas belum diatur dengan baik dalam UNCLOS. Sehingga dengan meningkatnya aktivitas manusia di laut lepas dalam beberapa dekade terakhir mengancam lingkungan dan keberagaman hayati di laut lepas. Hal inilah kemudian yang menjadi pemicu dibentuknya perjanjian dibawah UNCLOS dengan nama lengkap Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction yang sering disebut BBNJ, secara khusus mengatur berbagai kegiatan negara-negara di high sea/laut lepas. Tulisan ini akan memaparkan berbagai mekanisme yang terkandung dalam BBNJ serta melihat lebih dalam menggunakan pisau analisis kepentingan nasional dari perspektif Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif, setiap data diperoleh dengan studi literatur dan sumber-sumber sekunder seperti laporan instansi, artikel, buku, dan berbagai dokumen yang relevan dengan kasus yang diangkat. Pernjanjian ini sendiri berisi berbagai pilar yang diharapkan dapat menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada, dengan tetap melibatkan setiap aktor melalaui berbagai mekanisme di dalamnya. Beberapa pilar utama yang terkandung dalam BBNJ adalah pemanfaatan sumber daya genetik laut, manajemen berbasis wilayah, analisis mengenai dampak lingkungan, dan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas. Dimana hasil penelitian ini menemukan tiga hal utama yang menjadi kepentingan Indonesia yang dapat dijalankan dengan BBNJ, yakni: (1) Keterlibatan Internasional, (2) Lokasi geografis dan strategis, dan (3) Peningkatan Teknologi dan pengetahuan.