Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah di Kawasan Pesisir Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang

Abstract

Sampah telah menjadi suatu masalah yang selalu meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Ini terjadi akan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah. Tanjung Unggat yang merupakan salah satu kecamatan di Kota Tanjungpinang, pun memiliki permasalahan persampahan.       Banyaknya sampah yang ditemui di kawasan perairan Tanjung Unggat, dimana Tanjung Unggat sendiri merupakan daerah persisir yang dikelilingi dengan perairan, menjadi permasalahan yang harus ditangani secepatnya. Maka dari itu, pemerintah Kota Tanjungpinang mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2015  yang di dalamnya terdapat sanksi administrasi persampahan. Pada penelitian ini akan mengkaji kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan persampahan dan menganalisis penerapan sanksi administrasi terhadap pengelolaan persampahan di Tanjung Unggat, dengan metode Normatif-Empiris, penelitian ini akan mengulik lebih dalam permasalahan lingkungan tersebut. Didapatkan bahwa terdapat delapan kebijakan tentang pengelolaan sampah di Indonesia, salah satunya adalah Perda No. 03 Tahun 2015  yang mencakup adanya sanksi adminitrasi di Tanjungpinang termasuk Tanjung Unggat. Namun, dalam pengimplementasian sanksi tersebut, Pemerintah Tanjung Unggat tidak menjalankannya seperti sebagaimana mestinya. Hal ini didukung dengan masyarakat yang hanya diberikan himbauan dalam bentuk spanduk yang diletakkan di tengah daerah perairan tersebut. Selain itu, sanksi administrasi sempat dibicarakan oleh Pemerintah Tanjung Unggat, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan akan hal tersebut.