Analisis Politik dan Hukum Pelintasan Wilayah Laut Indonesia oleh Negara yang Tidak Meratifikasi UNCLOS 1982

Abstract

Hukum laut internasional yang di atur dalam konvensi UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak lintas damai kapal asing di teritorial wilayah perairan suatu negara dengan mengedepankan hak lintas damai, hak lintas kapal asing ini menjadikan tanda tanya besar dimana negara-negara yang meratifikasi konvensi UNCLOS 1982 tidaklah semua negara di dunia bahkan negara-negara yang memiliki laut juga ada yang tidak meratifikasi konvensi ini sehingga PBB menyeru agar semua negara meratifikasi konvensi ini. Tujuan penelitian ini agar mengetahui apakah negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi UNCLOS 1982 mendapatkan hak untuk melintasi wilayah perairan negara yang meratifikasi konvensi ini dan aturan yang tidak boleh dilakukan saat kapal asing melintasi wilayah teritorial perairan negara lain serta tindakan yang dapat dilakukan Indonesia terhadap para pelanggar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hak lintas damai bagi kapal asing di wilayah perairan negara lain telah di atur di konvensi UNCLOS 1982 namun tidak terlepas dari kebijakan politik dan hukum dari suatu negara perairan yang menentukan kapal asing dari suatu negara yang tidak meratifikasi konvensi UNCLOS 1982 berhak tidaknya melintasi wilayah perairan negara tersebut, konvensi UNCLOS 1982 tidak mengatur keseluruhan mengenai aturan hak lintas damai bagi kapal asing yang ingin melintasi wilayah perairan negara lain.