Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT

Abstract

Kaum lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender (LGBT) sedang menjadi perbincangan publik. Pada awalnya, individu-individu ini terus menyembunyikan keistimewaan mereka, tetapi ketika globalisasi bergerak ke barat, individu-individu LGBT memiliki keberanian untuk tampil dan mengakui keberadaan mereka secara terbuka sehingga mereka dapat diterima di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang tertarik secara seksual kepada orang yang berbeda jenis kelamin, Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan kelompok yang memiliki orientasi seksual sesama jenis (gay) (heteroseksual). Organisasi LGBT di Indonesia telah mendistorsi cita-cita Pancasila, khususnya pentingnya Ketuhanan dan moralitas dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu cara untuk merespon keberadaan kelompok LGBT ini. Upaya perubahan hukum pidana terhadap perilaku yang dianggap bertentangan dengan Pancasila juga dapat dilihat dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam menyikapi keberadaan komunitas LGBT. Dan permasalahan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila LGBT masih menjadi perdebatan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder terdiri dari literasi hukum seperti buku-buku dan jurnal hukum. LGBT dianggap tabu dan meresahkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi banyak orang Indonesia telah menerimanya sebagai bagian dari keragaman negara dan tidak lagi menganggapnya abnormal. Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Peran pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia.