Analisis Yuridis Kedudukan Anak dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan kegiatan sakral yang dilakukan seluruh umat manusia dalam melanjutkan keturunan setiap umat. Pernikahan menjadikan kegiatan yang sagat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam Negara Indonesia. Pernikahan sering sekali menuai permasalahan dalam penerapanya baik dalam cara melangsunkanya dan lain sebagainya. Pernikahan Siri merupan pernikahan yang diakui secara agama namun tidak di atur dalam Undang Undang. Nikah siri hukumnya sah secara agama asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Jadi, menjawab pertanyaan nikah siri tanpa sepengetahuan keluarga apakah sah, pernikahan tersebut sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah secara Syariah Islam dan kompilasi Hukum Islam. Namumn pertentangan yang muncul. Allah menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Kedudukan anak dalam pernikahan siri banyak menuai permasalahan baik dalam Negara sendiri. Dengan ketentuan pasal 42 Undang Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak termasuk dalam kriteria sebagai anak sah. Anak hasil kawin siri akan sulit mendapatkan haknya, karena tidak jelas statusnya secara hukum negara. “Sementara dalam perkembangan mental, anak hasil kawin siri akan mengalami tekanan mental. Dikarenakan anak dari pernikahan siri menjadikan anak sulit mendapatkan pengakuan hukum dinegara etrkait dengan status orang tua kandung yang tidak menikah secara sah di Negara dalam kata lain tidak tercatat dalam catatan sipil.