Tinjauan Yuridis Status Hukum Anak dari Pernikahan Beda Agama

Abstract

Masyarakat Indonesia beraneka ragam, dimana terdiri dari beragam agama. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama yang menjadikan sebuah kebutuhan seiring perkembangan jaman masa kini. Pernikahan beda agama sangatlah menuai pertentangan dari masyarakat secara agama banyak terjadi permasalahan. Namun Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam berkeluarga dimana tercantum dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.  Adapun rumusan masalah dari pembaasan ini yaitu status hukum anak yang terlahir dari pernikahan beda agama baik secara hukum positif yang berlaku.  Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan kepercayaan tidak mampu diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya, berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda keyakinan bisa meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda kepercayaan  Dimana dengan keluarnya putusan pengadilan yang memperbolehkan pernikahan beda agama menjadikan suatu praturan yang baru dan sah dimata hukum. Perkawinan yang sah sebagai sebab seseorang anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Status aturan bagi anak yang lahir berdasarkan perkawinan beda kepercayaan adalah anak sah asalkan perkawinan sudah dicatatakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda kepercayaan pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut menjadi perkawinan non-Islam Kantor catatan sipil yang bersedia menerima pernikahan beda kepercayaan pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut menjadi perkawinan non-Islam.