Pelaksanaan Tugas BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

(Studi Desa Pangkil Kabupaten Bintan)

Abstract

Penelitian dan tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas BPD dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya BPD Desa Pangkil dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kami menjabarkan 13 tugas BPD yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2019 BAB Pasal 33 menjadi 7 tugas utama  BPD dan mendapatkan hasil penelitian antara lain: Desa Pangkil bermasalah dalam melaksanakan tugas seperti penyelenggaraan musyawarah BPD dan musyawarah Desa, pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, evaluasi LKPPD, dan dalam hal membangun hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga pemerintahan desa lainnya. Sementara dalam melaksanakan tugas seperti merancang peraturan bersama kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu sudah dilakukan dengan cukup baik. Sementara itu, tugas BPD dalam hal menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Dari hasil penelitian tersebut kami menemukan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa Pangkil dalam melaksanakan tugasnya antara lain (1) rendahnya akuntabilitas/ tanggungjawab terhadap masyarakat seperti tidak disiplin dalam hal masuk kerja, tidak memproritaskan pekerjaan mereka sebagai anggota BPD, dan menyepelekan dokumen-dokumen penting serta (2) Kurangnya kompetensi dalam bekerja.