Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Pelaksanaan Program Area Traffic Control System (Atcs) Di Kota Batam Tahun 2019
Abstract
Batam telah menjelma sebagai salah satu kawasan penting dalam perdagangan internasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam mencatat jumlah penduduk sebesar 1.146.231 jiwa. Dalam tiga hingga empat tahun kedepan, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, diperkirakan Batam akan mengalami persoalan transportasi yang serius. Saat ini, dari hasil pantauan di lapangan, kemacetan sudah mulai terasa pada jam-jam sibuk terutama pukul 06.00-08.00 pagi, saat banyak perjalanan dilakukan ke tempat kerja dan sekolah dan pukul 16.00-18.00 WIB, saat perjalanan pulang kerja dan sekolah. Waktu puncak lain adalah pada pukul 12.00-14.00 WIB, yang merupakan perjalanan pekerja untuk makan siang dan kembali ke kantornya masing-masing. untuk mengatasi kemacetan ini, Pemerintah Kota Batam menugaskan Kementrian perhubungan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu inovasi terbaru dalam pelayanan transportasi perkotaan Batam adalah disusunya rencana ATCS (Area Traffic Control System). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanakan pembangunan jalan guna membangun jaringan lalu lintas yang tertib dan lancar bagi para pengguna lalu lintas yakni kendaraan dan orang. Dengan jaringan lalu lintas yang baik sebagai syarat kemajuan suatu kota dalam berbagi bidang kehidupan. Dengan terbangunnya jaringan lalu lintas yang baik di kota Batam diharapkan bagi para pengguna lalu lintas dapat menjaga dan mematuhi aturan yang berlaku guna terciptanya lalu lintas yang tertib dan lancar sehinga tidak menimbulkan permasalahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara Teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja pelayanan angkutan Kota di Batam masih belum dianggap yang terbaik. Dengan mengintegrasikan indikator keluaran dan indikator hasil (outcome) seperti yang dijelaskan, Dinas Perhubungan bertujuan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam sektor transportasi dan perhubungan. Hal ini melibatkan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan perhubungan dan ketertiban berlalu lintas, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi secara keseluruhan.
References
Darmodjo, S., Hariani, D., & Lestari, H. (2014). Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta). Journal of Public Policy and Management Review, 3(2), 212–223.
Kartika, A. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Area Traffic Control System (ATCS) Dalam Pengawasan Lalu Lintas Kota Di Kota Medan. 2(2), 1–8.
Wini Mustikarani, & Suherdiyanto. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Lalu Lintas Di Sepanjang Jalan H Rais a Rahman (Sui Jawi) Kota Pontianak. Jurnal Edukasi, 14(1), 143–155.
Tan, D. (2020). PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT “ PEMBAHARUAN KONTRAK KERJA PEGAWAI HONORER DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO . 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA .” 11.
Robert, B., & Brown, E. B. (2004). STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN LALU LINTAS BERBASIS AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM DI KOTA BANDAR LAMPUNG. 1, 1–14.
Islam, Z. F., Wahida, S. N., Chandra, D. W., & Widiastini, V. S. (2017). Upaya Dinas Perhubungan Kota Malang Dalam Mengawasi Angkutan Kota Melalui artu Pengawasan Dan Uji Kelayakan Kendaraan Untuk Mewujudkan Pelayanan Yang Optimal. 11(1), 43.
Iptek, J., & Lipi, R. (2015). Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batam. 1–6. https://doi.org/351.077 Ind r
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL
Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.